Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dengan populasi lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) juta orang. Namun, demokrasi Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan dan kelemahan, yang menyebabkan beberapa pihak menyebutnya sebagai negara non demokrasi atau cenderung otoriter.
Semakin saya pikirkan, semakin benar apa yang saya khawatirkan, karena kita sendiri sudah melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi “dihina” dan Koruptor dilindungi, itu belum termasuk Nepotisme Terbuka yang dilakukan tanpa malu-malu lagi.
Jump to the Next Heading, No Need to Read This:
P: “Mereka tidak membahayakan kita, jika kamu “mendiamkan” mereka, maka akan ada yang lain yang menggantikan.”
E: “Ingat, kata Tuhan, ‘Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya.’ (QS. Al-Ma’idah 5:32)”.
Secara Konstitusi, Indonesia Negara Demokrasi
Secara konstitusional, Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”
Pembukaan UUD 1945 juga menyebutkan bahwa rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk berserikat dan berkumpul. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan, di mana rakyat memilih wakilnya untuk duduk di parlemen dan menjalankan pemerintahan.
Pemilu yang Demokratis
Indonesia telah menggelar pemilu yang demokratis secara berkala sejak tahun 1999. Pemilu-pemilu tersebut telah menghasilkan pemerintahan yang demokratis, yang dipilih oleh rakyat melalui proses yang bebas dan fair (adil). (Benarkah?)
Partisipasi pemilih dalam pemilu-pemilu di Indonesia juga cukup tinggi. Pada Pemilu 2019, partisipasi pemilih mencapai 81,7% (delapan puluh satu koma tujuh persen), yang merupakan salah satu partisipasi pemilih tertinggi di dunia. (Ada berapa “suara palsu”?)
Kebebasan Pers dan Kebebasan Berkumpul
Indonesia juga memiliki kebebasan pers dan kebebasan berkumpul yang cukup luas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya media massa yang bebas mengkritik pemerintah, serta banyaknya organisasi masyarakat yang bebas berkumpul dan menyampaikan pendapatnya.
Namun, masih ada beberapa kasus pelanggaran kebebasan pers dan kebebasan berkumpul di Indonesia. Misalnya, pada tahun 2022, polisi membubarkan aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak).
Korupsi dan Kolusi di Indonesia
Korupsi dan kolusi di kalangan elite politik adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk melayani kepentingan masyarakat.
Korupsi dan kolusi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketidakadilan sosial. Pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis oleh Transparency International.
Kesenjangan Sosial
Kesenjangan sosial yang tinggi antara masyarakat kaya dan miskin juga menjadi masalah yang dihadapi Indonesia. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan sosial.
Kesenjangan sosial dapat mengancam demokrasi Indonesia. Pada tahun 2022, rasio gini Indonesia mencapai 0,381, yang menunjukkan bahwa kesenjangan sosial di Indonesia masih cukup tinggi.
Jika murni hasil usaha atau hasil kerja, mungkin tidak masalah, tapi, seringkali kekayaan seseorang di Indonesia didapat dari hasil korupsi dan/atau kolusi, sehingga sebenarnya membuat ekonomi Indonesia stagnan atau kalaupun maju, pelan-pelan sekali.
Indonesia dan Hak Asasi Manusia
Pelanggaran hak asasi manusia, seperti kebebasan berekspresi masih terjadi di Indonesia. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan demokrasi.
Pada Tahun 2023 dan mungkin sampai Tahun 2024 nanti, yang merupakan tahun politik, ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dilarang mendukung calon presiden, calon legislatif, dan partai politik manapun.
Menurut kami, hal ini merupakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), karena larangan tersebut membatasi kebebasan ASN dan PNS untuk mengekspresikan pendapat dan keyakinan politik mereka.
Setiap orang sebenarnya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dengan mendukung calon atau partai politik yang mereka pilih.
Larangan itu pun tidak terbatas pada ASN/PNS itu saja, tapi juga keluarganya juga tidak diperbolehkan mendukung kegiatan politik apapun, baik sengaja maupun tidak sengaja.
Editing K: (tepuk tangan)
Kesimpulan NKRI one
Indonesia adalah negara demokrasi, tetapi masih memiliki beberapa kekurangan dan kelemahan. Kekurangan dan kelemahan tersebut menyebabkan beberapa pihak menyebut Indonesia sebagai negara non demokrasi atau cenderung otoriter.
Meskipun demikian, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut. Misalnya, pemerintah telah melakukan pemberantasan korupsi dan kolusi, serta melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat semakin berkembang dan semakin kuat.
Langkah Penguatan Demokrasi di Indonesia:
- Pemberantasan korupsi dan kolusi.
Pemerintah perlu melakukan pemberantasan korupsi dan kolusi secara serius dan berkesinambungan.
Hal ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, serta reformasi birokrasi. - Penurunan kesenjangan sosial.
Pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, misalnya melalui pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal, serta pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin. - Penegakan hak asasi manusia.
Pemerintah perlu menjamin penegakan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama.
Hal ini dapat dilakukan melalui revisi undang-undang yang diskriminatif, serta penguatan lembaga-lembaga pengawas hak asasi manusia.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat semakin berkembang dan semakin kuat.
Salam NKRI One.
