Aturan Hukum: Dimana Bumi Dipijak, Disitu Hukum Berlaku
Ungkapan “Dimana Bumi Dipijak, Disitu Langit Dijunjung” atau dalam konteks hukum, “Dimana Bumi Dipijak, Disitu Hukum Berlaku” menjadi prinsip yang sangat penting dalam menjalani kehidupan di berbagai tempat, khususnya dalam hal memahami dan menaati hukum setempat.
Prinsip ini mengingatkan kita bahwa saat kita berada di suatu wilayah atau negara, hukum di tempat tersebut harus dihormati dan ditaati, apapun latar belakang atau kebiasaan yang kita miliki dari tempat asal.
Prinsip Dasar: Menghormati Hukum Setempat
Hukum adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan di tengah masyarakat. Ketika kita berada di suatu daerah, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, kita terikat pada hukum yang berlaku di tempat tersebut.
Prinsip ini penting tidak hanya untuk menjaga ketertiban tetapi juga untuk menunjukkan sikap hormat kepada budaya dan aturan setempat.
Contohnya, di beberapa negara, aturan mengenai tata cara berpakaian atau bersosialisasi mungkin berbeda dari kebiasaan yang kita jalani di tempat asal.
Sebagai contoh, di negara-negara yang memiliki aturan berpakaian konservatif, penting bagi pendatang atau wisatawan untuk menghormati aturan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap adat dan norma setempat.
Menghormati Perbedaan Hukum dalam Berbagai Aspek
- Hukum Lalu Lintas:
Setiap negara atau wilayah memiliki aturan lalu lintas yang berbeda, mulai dari sisi jalan yang digunakan untuk mengemudi, batas kecepatan, hingga aturan parkir.
Mengabaikan aturan ini tidak hanya berisiko mendatangkan masalah hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan. - Hukum Lingkungan dan Kebersihan:
Di beberapa negara atau wilayah, peraturan lingkungan diterapkan sangat ketat.
Misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan atau bahkan membawa barang-barang yang berpotensi merusak lingkungan.
Dalam konteks ini, ketidakpatuhan tidak hanya berdampak pada pelanggaran hukum tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat lokal. - Norma Sosial dan Kebiasaan:
Dalam beberapa kebudayaan, terdapat norma tertentu yang bisa sangat berbeda dengan kebiasaan kita.
Misalnya, di beberapa negara, berbicara dengan suara keras atau terlalu dekat dengan orang lain bisa dianggap tidak sopan.
Menyesuaikan diri dengan kebiasaan ini menjadi bentuk penghormatan terhadap masyarakat setempat.
Hukum Internasional dan Asas Teritorial
Dalam konteks hukum internasional, asas teritorial menjadi prinsip penting yang menyatakan bahwa negara berhak menetapkan dan memberlakukan hukumnya sendiri di wilayah kedaulatannya.
Artinya, setiap orang yang berada di dalam suatu negara atau wilayah harus tunduk pada hukum negara tersebut, tidak peduli dari mana asal mereka.
Contoh nyata penerapan asas teritorial ini bisa kita lihat pada aturan imigrasi, di mana setiap negara berhak menentukan siapa saja yang dapat masuk dan keluar dari wilayahnya, serta bagaimana pendatang harus bersikap selama berada di negara tersebut.
Pelanggaran terhadap aturan imigrasi biasanya diikuti dengan sanksi yang ketat, bahkan hingga deportasi.
Secara umum, aturan hukum yang berlaku bagi seorang warga negara mengikuti asas teritorial, yang artinya hukum di wilayah tersebut berlaku untuk siapa pun yang ada di sana, termasuk warga negara asing.
Jadi, jika Anda mengunjungi negara di mana suatu tindakan dianggap legal, meskipun di negara asal Anda tindakan tersebut dilarang, maka hukum negara yang Anda kunjungi yang berlaku selama Anda berada di wilayahnya.
Namun, ada beberapa pengecualian penting yang dapat mempengaruhi situasi ini:
- Ekstrateritorialitas dalam Kasus Khusus:
Beberapa negara menerapkan asas ekstrateritorialitas, yang memungkinkan mereka memberlakukan hukum mereka terhadap warga negaranya, meskipun warga negara tersebut berada di luar negeri.
Misalnya, Indonesia melarang warganya terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan undang-undang Indonesia di luar negeri jika itu menyangkut kejahatan serius seperti terorisme atau kejahatan terhadap anak. - Perjanjian Ekstradisi dan Kerjasama Hukum:
Dalam beberapa kasus, perjanjian ekstradisi atau kerjasama hukum antarnegara dapat memungkinkan seseorang yang melakukan tindakan ilegal di suatu negara dan melarikan diri ke negara lain untuk diserahkan ke pihak berwenang asal, jika pelanggaran tersebut termasuk dalam kejahatan yang diakui oleh kedua negara.
Namun, ini tidak berlaku untuk tindakan yang dianggap legal di negara tujuan. - Peraturan Khusus Bagi Pejabat atau Perwakilan Diplomatik:
Diplomat yang bekerja di negara asing berada di bawah yurisdiksi negara asal mereka, sehingga dalam beberapa kasus, aturan negara asal bisa tetap berlaku.
Namun, untuk warga negara biasa, aturan ini tidak berlaku.
Dalam contoh spesifik terkait ganja:
- Di Amerika Serikat: Konsumsi dan penjualan ganja legal di beberapa negara bagian, meskipun tetap ada peraturan federal yang mengatur ganja sebagai zat ilegal.
Jika seorang warga Indonesia berada di negara bagian Amerika Serikat di mana ganja legal dan mengikuti aturan setempat, maka mereka tidak melanggar hukum setempat. - Di Indonesia: Konsumsi ganja tetap ilegal dan dapat dihukum berat, namun hukum ini tidak bisa diterapkan kepada warga Indonesia di luar negeri, selama mereka mengikuti hukum negara tempat mereka berada.
Jadi, untuk menjawab langsung: hukum yang berlaku di negara asal tidak selalu berlaku di negara yang dikunjungi.
Warga negara umumnya hanya terikat pada hukum negara yang mereka kunjungi, kecuali dalam kasus khusus yang memerlukan penerapan hukum asal di luar negeri atau terkait dengan perjanjian hukum antar negara.
Pentingnya Mengedukasi Diri tentang Hukum Setempat
Mengetahui aturan setempat adalah hal yang penting, terutama jika kita merencanakan untuk tinggal atau bekerja dalam jangka waktu yang lama di suatu tempat.
Edukasi terkait hukum setempat bisa membantu kita menghindari masalah dan konflik yang tidak perlu.
Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengenal hukum setempat meliputi:
- Mempelajari informasi hukum dasar terkait pekerjaan, imigrasi, hak-hak warga, serta larangan atau hal-hal yang sensitif di tempat yang akan kita tuju.
- Mengikuti aturan, kebiasaan, atau larangan yang berlaku sebagai bentuk rasa hormat.
- Beradaptasi dengan budaya hukum setempat, misalnya dalam hal berinteraksi dengan pihak berwenang atau bagaimana menanggapi peraturan tertentu yang mungkin berbeda dengan kebiasaan asal kita.
Tanggung Jawab Sosial dan Moral dalam Menjunjung Hukum Setempat
Ketika kita mematuhi hukum setempat, kita menunjukkan rasa hormat tidak hanya kepada sistem hukum, tetapi juga kepada masyarakat yang ada di baliknya.
Hal ini penting untuk menjaga hubungan baik, keamanan, dan kenyamanan kita sendiri serta orang lain di sekitar kita.
Hukum berfungsi untuk menciptakan keteraturan, dan dengan menghormati aturan ini, kita juga berkontribusi pada stabilitas sosial di lingkungan tempat kita berada.
Mematuhi hukum bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial.
Kesimpulan: Hormati Aturan Hukum, Hormati Tempat yang Kita Singgahi
Prinsip “Dimana Bumi Dipijak, Disitu Hukum Berlaku” adalah pedoman penting yang harus kita ingat saat berada di suatu tempat, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Setiap wilayah atau negara memiliki aturan yang dibuat untuk menciptakan keteraturan dan kenyamanan bagi masyarakatnya.
Dengan menaati hukum setempat, kita tidak hanya menghormati aturan yang ada, tetapi juga menghormati budaya dan masyarakat di sekitar kita.
Penerapan prinsip ini di kehidupan sehari-hari akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih toleran dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan.
Sebagai tamu di tanah orang, kita memiliki kewajiban moral untuk mematuhi aturan dan menjadi warga yang bertanggung jawab.
Pada akhirnya, menjunjung hukum di tempat kita berada adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa kita memiliki integritas dan kepedulian terhadap masyarakat di sekitar kita.
